DIMENSIDAN IMPLEMENTASI "PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL" DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh: Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.1 A. PENDAHULUAN Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Contohkecilnya membolos saat jam pelajaran, merokok di sekolah, siswa laki-laki yang memanjangkan rambut, berkelahi, dan tentunya masih banyak perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya Bahwa b ukti P-2 dan P-3 membuktikan mobil BM 1679 DQ lebih duluan Penggugat terima yaitu pada awal bulan Mei 2011, sementara Perjanjian sepihak dengan meniru tanda tangan Penggugat dan Istri yang dilakukan oleh Tergugat I SECARA MELAWAN HUKUM tersebut pada tanggal 26 Mei 2011; PerkembanganDoktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa 34 │ Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169 menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melanggar hukum kasuspelanggaran peraturan perundangan atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel mencakup: perbuatanmelawan hukum oleh HogeRaad(Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW 10MunirFuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Op Cit, hlm. 30-33. Belanda yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Putusan HogeRaad tersebut adalah Adakalanyasuatu feitelijke handeling merupakan onrechtmatige overheidsdaad, seperti pada saat pemerintah membangun sebuah jembatan penyeberangan yang dalam pelaksanaan pembangunannya mungkin saja terjadi suatu perbuatan yang onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melanggar hukum oleh penguasa). 52. b. Tindakan/Perbuatan Hukum Untukperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubunga kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW. Pihak aparat atau penguasa atau administrasi dapat bertindak sebagai salah satu pihak dalam perjanjian perdata atau sebagai individu perdata yang dapat membuat 337306901Contoh Kasus Kecurangan Audit Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dsb guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan (UU) adalah Hakimmenyatakan para tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara penanganan polusi udara, yaitu lalai memenuhi kewajiban atas terpeliharanya udara bersih dan sehat bagi masyarakat. "Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," tegas Saifuddin. j527f3w.